Sopiyan Hadi
TANGERANG - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai, perolehan suara Pemilihan Legislatif tidak bisa diselaraskan dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nantinya. Karena, kehendak partai tidak mutlak menjadi kehendak rakyat.
"Pandangan saya, Pilkada dan Pemilu Legislatif itu berbeda. Pasalnya, kehendak partai itu hanya dikehendaki elit partai. Maka kehendak partai itu belum tentu kehendak rakyat, " kata Adib Miftahul kepada awak media, Senin (19/8/2024).
Menurut Adib, di Kabupaten Tangerang ini banyak partai-partai yang kopong isinya. Dalam artian, meskipun rekom partai diberikan kepada salah satu bakal calon, belum tentu rekom itu akan linier dengan masyarakat. Karena, Pilkada dan Pilpres lebih melihat kepada sosok, bakal calon bukan kepada partainya.
"Seperti halnya, di Partai Golkar. Apakah akan ke Mad Romli semua. Itu belum tentu, diisana ada vaksi Ahmed Zaki Iskandar dan Intan Nurul Hikmah, tentu tidak akan mendukung Mad Romli. Ataupun PDIP, apakah akan all out semuanya ke Irvansyah. Tentu, hal itu belum tentu terjadi, " tandasnya.
Bahkan, kata Adib. Hal itu (Pilkada dan Pileg Berbeda) terjawab oleh fakta pada Pemilu 2024 lalu. Dimana PDIP meraih suara terbanyak di DPR RI, tetapi Ganjar Pranowo-Mahfud MD kebalikannya, yaitu meraih suara terkecil dari dibandingkan Prabowo-Gibran dan Anis-Cak Imin.
"Bahakan, itu terjawab ketika Pilpres. Dimana suara Ganjar paling buncit. Jika dibandingkan DPR RI, tidak selaras. Karena PDIP peraih suara terbanyak, " tukasnya.
Sebelumnya, beredar hitungan suara partai yang menampilkan pasangan Mad Romli-Irvansya lebih unggul dibandingkan Maesyal-Intan. (HD)
Updates. 
Dr. Hidayatullah 
